Ini alasan 29 Fintech Diadukan ke YLKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Rio Priambodo mengungkapkan, keluhan konsumen kepada YLKI mencatat ada 29 fintech yang diadukan kepada pihaknya. Selain itu, YLKI juga mencatat sepanjang 2018 ada sekitar 72 pengaduan konsumen yang dilayangkan terkait masalah fintech. "Permasalahan fintech sepertinya banyak bermasalah dari mulai hulu hingga hilir, dari mulai melakukan promosi yang melalui sms, bunga yang tinggi hingga cara penagihan melalui kontak yang ada di ponsel konsumen," papar Rio kepada Kompas.com, Senin (19/11/2018). Baca juga: YLKI Minta OJK Atur Suku Bunga Finteh Salah satu hal yang cukup membuat konsumen tidak nyaman adalah adanya SMS promosi yang berisi tautan link. Sehingga ketika konsumen mengklik tautan tersebut, akan langsung diarahkan ke Google Play Store untuk mengunduh salah satu fintech yang ada. Padahal, menurut Rio peraturan terkait SMS promosi sudah ada. "Permasalahan promosi melalui SMS sebenarnya OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang melarang penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan," jelas dia. Selain menganggu, promosi lewat SMS juga menyebabkan konsumen tidak mendapat informasi secara detail dan jelas mengenai suatu produk yang ditawarkan oleh fintech tersebut. Baca juga: Berantas Fintech Ilegal, Asosiasi Gandeng Google dan Perbankan "Masalah promosi melalui SMS juga menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi secara detail dan jelas mengenai suatu produk yang mana itu adalah hak konsumen sesuai apa yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen," tegas Rio. Rio juga menyampaikan, sebenarnya tentang cara penagihan yang sering kali mengancam konsumen maupun menagihkan melalui kontak yang ada di ponsel konsumen tidak benarkan. "Seharusnya dalam melakukan penagihan pelaku usaha fintech harus merujuk pada Surat Edaran BI No 14/17/DASP," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "29 Fintech Diadukan ke YLKI, Apa Sebabnya?", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/20/095917426/29-fintech-diadukan-ke-ylki-apa-sebabnya.
Penulis : Putri Syifa Nurfadilah
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Staf Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (
YLKI) Rio Priambodo mengungkapkan, keluhan konsumen kepada YLKI mencatat
 ada 29 fintech yang diadukan kepada pihaknya.

Selain itu, YLKI juga mencatat sepanjang 2018 ada sekitar 72 pengaduan
konsumen yang dilayangkan terkait masalah fintech.

"Permasalahan fintech sepertinya banyak bermasalah dari mulai hulu
hingga hilir, dari mulai melakukan promosi yang melalui sms, bunga yang
tinggi hingga cara penagihan melalui kontak yang ada di ponsel
konsumen," papar Rio kepada Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Salah satu hal yang cukup membuat konsumen tidak nyaman adalah adanya
SMS promosi yang berisi tautan link. Sehingga ketika konsumen mengklik
tautan tersebut, akan langsung diarahkan ke Google Play Store untuk
mengunduh salah satu fintech yang ada.

Padahal, menurut Rio peraturan terkait SMS promosi sudah ada.

"Permasalahan promosi melalui SMS sebenarnya OJK sudah mengeluarkan
peraturan OJK nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang melarang
penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan
pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang
bersangkutan," jelas dia.

Selain menganggu, promosi lewat SMS juga menyebabkan konsumen tidak
mendapat informasi secara detail dan jelas mengenai suatu produk yang
ditawarkan oleh fintech tersebut.

"Masalah promosi melalui SMS juga menyebabkan konsumen tidak mendapatkan
 informasi secara detail dan jelas mengenai suatu produk yang mana itu
adalah hak konsumen sesuai apa yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen," tegas Rio.

Rio juga menyampaikan, sebenarnya tentang cara penagihan yang sering
kali mengancam konsumen maupun menagihkan melalui kontak yang ada di
ponsel konsumen tidak benarkan.

"Seharusnya dalam melakukan penagihan pelaku usaha fintech harus merujuk
 pada Surat Edaran BI No 14/17/DASP," ujar dia.

Sumber : ekonomi.kompas.com